Tata Cara Pemberi Nama Tanaman

Pertanahan & Properti

Mekanisme Pendaftaran Peruntungan Batih Secara Elektronik

Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik

Benarkah saat ini pembukuan Hak Tanggungan dapat dilaksanakan secara elektronik? Bagaimana mekanismenya?

circle with chevron up

Penjelasan lebih lanjut boleh Anda klik ulasan di radiks ini.

Hak Tanggungan

Properti Anak bini atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan petak, nan selanjutnya disebut
Hak Tanggungan, adalah nasib baik tanda jadi nan dibebankan plong hak atas tanah sebagaimana dimaksud n domestik Undang-Undang Nomor 5 Perian 1960 tentang Ordinansi Dasar Pokok-Pokok Agraria,
berikut atau tidak berikut benda-benda tak
yang ialah suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kursi yang diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor tidak
.

Kemudian
H.
Salim HS
kerumahtanggaan bukunya
Kronologi Syariat Jaminan di Indonesia

(situasi. 97), mengutip definisi Hak Tanggungan menurut
Budi Harsono
yaitu:

Aneksasi hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan panjar. Sahaja lain bikin dikuasai secara awak dan digunakan, melainkan cak bagi
menjualnya seandainya debitur cedera janji
dan
mengambil
pecah karenanya
seluruhnya atau sebagian
laksana
pemasukan lunas hutang debitur
kepadanya.

Masih bersumber puas buku yang sama (hal.98), berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan beberapa ciri Kepunyaan Tanggungan, antara tidak:

  1. memberikan geta yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya ataupun yang dikenal dengan
    droit de preference;

  2. majuh menirukan mangsa yang dijamin kerumahtanggaan tangan siapapun benda itu berada atau disebut dengan
    droit de suit. Keistimewaan ini ditegaskan dalam
    Pasal 7 UUHT
    yang mengatur bahwa meskipun objek hak tanggungan sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain, kreditur pemegang hak tanggungan tetap masih berhak untuk menjualnya melalui pelelangan mahajana jika penunggak beda ikrar;

  3. menetapi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan mengasihkan kepastian hukum bikin pihak yang berkepentingan; dan

  4. mudah dan tentu dalam pelaksanaan eksekusinya. UUHT memberikan kemudahan dan kepastian kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi.

Lebih jauh jenis-jenis hoki atas persil nan dapat dibebani Hak Tanggungan terdiri dari:[1]

  1. Hoki Kepunyaan;

  2. Nasib baik Kepentingan Usaha;

  3. Hak Guna Bangunan;

  4. Peruntungan Pakai atas tanah Negara yang menurut kodrat yang main-main teristiadat didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;

  5. Hak atas kapling berikut konstruksi, tanaman, dan hasil karya yang sudah lalu cak semau atau akan cak semau yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan properti pemegang hak atas kapling yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian properti atas tanah nan berkepentingan.

Tata Prinsip Lazim Pembukuan Hak Tanggungan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pencatatan Nasib baik Batih berbasis elektronik, kami akan menjelaskan lebih dulu mengenai tata cara pendaftaran Hak Batih secara konvensional yang kami sumir berpunca sosi H. Salim HS (kejadian. 179 – 184). Ketentuan adapun kodifikasi properti tanggungan sudah diatur dalam
Pasal 13 – Pasal 14 UUHT, yang secara bersistem diuraikan Salim HS kami rangkum sebagai berikut:

  1. Pendaftaran dilakukan di Maktab Pertanahan.

  2. Superior Penyusun Akta Tanah (“PPAT”) kerumahtanggaan waktu 7 hari setelah ditandatanganinya pemberian Milik Batih terbiasa mengirimkan
    Piagam Pemberian Nasib baik Tanggungan (APHT)
    dan warkah lainnya kepada Dinas Agraria beserta mengangkut berkas berupa:

    1. Sertifikat Pengantar dari PPAT nan dibuat rangkap dua dan memuat daftar jenis surat-surat nan disampaikan;

    2. Rekes pencatatan Kepunyaan Tanggungan terbit penyambut Hak Tanggungan;

    3. Fotocopy
      tembusan identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan;

    4. Sertifikasi asli eigendom atas tanah atau peruntungan milik atas satuan rumah susun yang menjadi korban Hak Keluarga;

    5. Sutra kedua inskripsi pemberian Hak Tanggungan;

    6. Piagam akta karunia Hak Tanggungan yang telah diparaf maka dari itu PPAT yang berkepentingan untuk disahkan sebagai salinan oleh Pejabat Kantor Pertanahan bakal pembuatan Sertipikat Kepunyaan Anak bini; dan

    7. Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Batih.

  3. Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah Hak Anak bini dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi target Hak Anak bini serta menyalin catatan tersebut pada Sertipikat Kepunyaan atas Tanah nan bersangkutan.

  4. Tanggal resep persil Peruntungan Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara konseptual surat-kopi nan diperlukan bakal pencatatan. Jikalau hari ketujuh itu terban sreg hari libur, ki akal persil yang bersangkutan diberi tanggal perian kerja berikutnya.

  5. Kepunyaan Keluarga lahir lega perian copot buku petak Hak Keluarga dibuatkan.

  6. Kantor Pertanahan menerbitkan
    Sertipikat Hak Keluarga
    yang memuat irah-irah, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga setifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial nan sebagai halnya putusan pengadilan dan kemudian diserahkan kepada pemegang Kepunyaan Anak bini.

Sistem Hak Tanggungan Elektronik


serangkaian proses pelayanan hak batih


dalam rangka pemeliharaan data pembukuan tanah yang diselenggarakan melalui
sistem elektronik yang terintegrasi.

Pelaksanaan Sistem HT-el ini diselenggarakan oleh Jawatan Pertanahan secara sedikit demi menyesuaikan dengan kesiapan data pendukung.[2] Jenis layanan Peruntungan Tanggungan yang dapat diajukan melangkahi Sistem HT-el salah satunya adalah inventarisasi hak keluarga sebagaimana nan Ia tanyakan. Selain itu, sistem ini kembali melayani peralihan Hak Keluarga, perubahan tera kreditor dan penghapusan Kepunyaan Tanggungan.[3]

Etiket Tangan Elektronik dalam Sistem HT-el

Untuk menjaga keutuhan dan keautentikan inskripsi elektronik, Sertipikat Properti Tanggungan nan diterbitkan oleh Sistem HT-el diberikan segel tangan elektronik.[4] Tanda tangan elektronik adalah segel tangan nan terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan umpama perangkat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang manifesto dan transaksi elektronik.[5]

Tentang hal yang perlu digarisbawahi yaitu tanda tangan elektronik hanya dapat dilakukan setelah indikator tangan memiliki
sertifikat elektronik. Cak bagi mendapatkan inskripsi elektronik tersebut, setiap pejabat mengajukan permohonan kodifikasi tanda tangan elektronik kepada dominasi pendaftaran plong unit kerja yang mempunyai tugas di meres pengelolaan data dan butir-butir pertanahan dan pengelolaan ulas.[6]

Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik

Pada dasarnya bikin menggunakan Sistem HT-el, pemakai harus termaktub terlebih dahulu dengan suratan misal berikut:[7]

  1. Pengguna layanan Sistem HT-el terdiri dari
    orang seorang/awak hukum
    selaku kreditur dan
    Aparatur Sipil Negara Kementerian
    yang bertugas menyajikan Properti Tanggungan;

  2. Terhadap perseorangan/badan hukum sebagaimana dimaksud sebelumnya harus menjadi
    pengguna termasuk
    puas Sistem HT-el, dengan menetapi persyaratan:

    1. mempunyai domisili elektronik;

    2. Surat Permakluman Tersurat di Otoritas Jasa Keuangan;

    3. pernyataan pelepasan persyaratan dan tolok serta persetujuan ketentuan sebagai Pengguna Terdaftar; dan

    4. syarat lainnya yang ditentukan oleh Kementerian.

  3. Kementerian melakukan verifikasi atas pembukuan dan berhak mendorong kodifikasi dimaksud.

Bertambah lanjut, mekanisme kodifikasi Hak Tanggungan melewati Sistem HT-el dapat kami rangkum sebagai berikut:

      1. Pengguna terdaftar mengajukan aplikasi layanan Properti Tanggungan secara elektronik melalui Sistem HT-el;[8]

      2. Selain ikat persyaratan permohonan pendaftaran dalam bentuk dokumen elektronik, pemohon juga membuat surat pernyataan akan halnya pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan. Khusus persyaratan konkret Sertipikat Milik atas Tanah atau Hak Properti atas Eceran Rumah Susun harus atas jenama peminjam.[9]

      3. Permohonan layanan yang diterima oleh Sistem HT-el akan mendapatkan etiket bukti pendataan tuntutan nan diterbitkan maka dari itu sistem, dengan paling sedikit memuat nomor berkas pendaftaran permohonan, tanggal kodifikasi permohonan, stempel pemohon, dan kode pembayaran biaya layanan.[10]

      4. Layanan Kepunyaan Keluarga ini dikenakan

        biaya

        sesuai dengan suratan peraturan perundang-ajakan mengenai Penerimaan Negara Tidak Pajak yang berlaku lega Kementerian. Setelah mendapatkan bukti pendaftaran permohonan, pemohon melakukan penyerahan biaya melalui bank keonaran paling lambat tiga hari setelah copot pendaftaran aplikasi.[11]

      5. Setelah data tuntutan dan biaya inventarisasi permohonan terkonfirmasi maka itu sistem elektronik, Sistem HT-el akan memproses pencatatan Hak Keluarga pada pusat kapling. Pencatatan pada sosi tanah dilakukan oleh Pemimpin Kantor Pertanahan. Sementara kreditur dapat melakukan pencatatan Eigendom Tanggungan sreg Sertipikat Hoki atas Tanah atau Nasib baik Hak Satuan Rumah Susun dengan mencetak gubahan yang diterbitkan makanya Sistem HT-el dan melekatkannya puas Sertipikat Hak atas Tanah alias Hak Milik Runcitruncit Flat Susun.[12]

      6. Setelah seluruh pangkat radu, hasil layanan Hoki Tanggungan yang dikeluarkan berupa Sertipikat Hak Tanggungan dan Catatan Hak Tanggungan plong ki akal kapling dan Sertipikat Properti Atas Tanah atau Hoki Milik Atas Satuan Rumah Susun. [13] Dokumen ini diterbitkan pada hari ketujuh setelah penyampaian permohonan terkonfirmasi. N domestik kerangka menjaga keutuhan dan keautentikan dokumen elektronik, Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan maka dari itu Sistem HT-el diberikan stempel tangan elektronik.[14]

      7. Sebelum hasil layanan Eigendom Tanggungan diterbitkan, Atasan Kantor Agraria ataupun Komandan yang ditunjuk harus memeriksa konsep sertipikat HT-el dan salinan kelengkapan permohonan. Pemimpin Biro Pertanahan alias Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab secara administratif atas hasil layanan Hak Tanggungan. Intern hal Ketua Kantor Pertanahan atau Pejabat nan ditunjuk enggak melakukan pemeriksaan, Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat nan ditunjuk dianggap mengasihkan persetujuan.[15]

      8. Tentatif legalitas materiil arsip yang menjadi dasar hasil layanan Sistem HT-el enggak yakni tanggung jawab Kantor Pertanahan.[16]

Demikian jawaban berusul kami, semoga bermanfaat.

H. Salim HS.
Kronologi Syariat Jaminan di Indonesia. Jakarta: Sunan Grafindo Persada, 2017.


[1] Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4) UUHT

[2] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permen Pertanahan 9/2019

[3] Pasal 6 Permen Agraria 9/2019

[4] Pasal 14 ayat (3) Permen Pertanahan 9/2019

[5] Pasal 1 angka 11 Permen Pertanahan 9/2019

[6] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permen Agraria 3/2019

[7] Pasal 7 Permen 9/2019

[8] Pasal 9 ayat (1) Permen Agraria 9/2019

[9] Pasal 9 ayat (3), (4), dan (5) Permen Agraria 9/2019

[10] Pasal 11 Permen Agraria 9/2019

[11] Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permen Agraria 9/2019

[12] Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4) Permen Pertanahan 9/2019

[13] Pasal 14 ayat (1) Permen Agraria 9/2019

[14] Pasal 14 ayat (3) dan (5) Permen Agraria 9/2019

[15] Pasal 15 Permen Agraria 9/2019

[16] Pasal 20 ayat (2) Permen Agraria 9/2019

Tags:

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-pendaftaran-hak-tanggungan-secara-elektronik-lt5d78bcd61c63c

Posted by: holymayhem.com