Daftar Isi

  • 1
    11 Oktober

    • 1.1
      (2524) Penyampaian Softcopy LKPP Tingkat Kuasa BUN Bulanan
    • 1.2
      (2526) Penyelesaian Saldo Kas Hibah di KL
  • 2
    12 Oktober

    • 2.1
      (2527) KPP Pratama Barabai
    • 2.2
      (2528) Perjalanan Dinas
  • 3
    12 Oktober

    • 3.1
      (2530) Nama dan Normor Rekening SPMKP
  • 4
    13 Oktober

    • 4.1
      (2532) Revisi POK Musim Anggaran 2011
    • 4.2
      (2533) Sewa tanaman hias
  • 5
    14 Oktober

    • 5.1
      (2534) Apendiks Kontrak ataupun harus revisi estimasi
    • 5.2
      (2535) Pengoperasian BKU
    • 5.3
      (2536) honorarium narasumber seminar alias workshop dari galengan praktisi
    • 5.4
      (2537) jl. purnawarman no.99 kebayoran hijau jakarta daksina
  • 6
    15 Oktober

    • 6.1
      (2538) Kementerian Kebugaran
  • 7
    17 Oktober

    • 7.1
      (2539) Honor Jasa Profesi & Uang Buku harian/Lumpsum
    • 7.2
      (2540) Jalan ABdul Muis tj. hulu
    • 7.3
      (2541) Tip koran perjalanan dinas
    • 7.4
      (2542) Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah
    • 7.5
      (2543) Materi Penyuluh Mal
  • 8
    18 Oktober

    • 8.1
      (2544) KPU KABUPATEN BARITO UTARA
  • 9
    19 Oktober

    • 9.1
      (2545) hasil diklat ppakp managerial 2010
    • 9.2
      (2546) MIN Gulungan Kab. Ngawi
    • 9.3
      (2548) Prosedur Cak kembali berpangkal Kas Negara
  • 10
    19 Oktober

    • 10.1
      (2550) Akun untuk Biaya Penajaman
    • 10.2
      (2551) KWITANSI BERMATERAI
    • 10.3
      (2552) Jln Biji zakar Batu No 212 bandung
    • 10.4
      (2554) Setoran Pengembalian Belanja
    • 10.5
      (2556) PPAKP
  • 11
    20 Oktober

    • 11.1
      (2557) honor ganda
    • 11.2
      (2558) sidoarjo
    • 11.3
      (2559) RS.Wahidin Makassar
    • 11.4
      (2560) akun 522149
    • 11.5
      (2561) KPPN Jakarta I
    • 11.6
      (2562) Kusen Agung-Sumsel

11 Oktober

(2524) Penguraian Softcopy LKPP Tingkat Kuasa BUN Bulanan

Dari:

Rohmiati (KPPN Sumedang)

Tanya:

Dalam SE-35/PB/2011 disebutkan, LKPP SECARA LENGKAP sesuai Perdirjen Perbendaharaan No-PER-36/PB/2009 TETAP DIKIRIM dalam rencana Softcopy (file pdf). Saya memahamkan kalimat tersebut bahwa yang dikirim dalam bentuk pdf termasuk CALK Tapi waktu ada pembinaan dari Kanwil Mahakuasa, katanya CALK ga wajib disertakan, file pdf CALK  sekadar buat LKPP Semesteran dan Tahunan. Nan bener yang mana nih?

Jawaban:

Sesuai SE-35/PB/2011 LKPP  soft copy LKPP dalam bentuk pdf dikirim lengkap termasuk Calk, sementara itu kerjakan LKPP semester dan tahunan LKPP hard copy dan soft copy dirim contoh sesuai dengan PER-36/PB/2009

(2526) Penuntasan Saldo Kas Hibah di KL

Bermula:

Seksi Verak KPPN Bukittinggi (Bukittinggi, Sumbar)

Pertanyaan:

Yth.Tim Helpdesk, Kami ingin mengajukan pertanyaan terkait penuntasan hibah sesuai surat Dir APK tgl.24-8-2011, tentang langkah2 penyelesaian telah kami doang pada LAK terwalak perbedaan dimana akumulasi koreksi pembukuan sebesar (- Saldo hibah) sedangkan Aldo penutup kas di K/L dari Hibah masih konstan sebagai halnya semula, belum hilang juga. Minta bantuannya, cak dapat hidayah

Jawaban:

Internal hal di Neraca SAKUN masih terdapat Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah maka harus dilakukan Buletin NERACA yaitu: SiLPA XXXX pada Kas Lainnya di K/L dari Hibah.

12 Oktober

(2527) KPP Pratama Barabai

Berusul:

Franata (KPP Pratama Barabai)

Soal:

apakah akun 521113 boleh digunakan bagi pembelian konsumsi kegiatan senam/selain pengajar senam?

Jawaban:

Selama kegiatan senam merupakan kegiatan yang dapat menabrak pelaksanaan kegiatan operasional maka pembebanan konsumsi kegiatan gimnastik dapat dibebankan ke dalam akun 521113

(2528) Penjelajahan Dinas

Semenjak:

Wahyudin (Jl. Diponegoro No. 57 Bandung)

Pertanyaan:

Apakah seorang honorer bisa masuk perjalanan dinas? Asongan Biaya Umum uang Harian Perjalanan Dinas untuk Honorer apakah ada aturannya?

Jawaban:

Berdasarkan pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Avontur Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Lain Tegar disebutkan bahwa : Karyawan Tidak Taat nan melakukan perjalanan dinas kerjakan kebaikan negara, digolongkan sbb : Tk.A utk Superior Negara, Tk.B utk Pjbt Es.I, Tk.C utk Pjbt Es.II, Tk.D utk Pjbt Es.III/Gol.IV, Tk.E utk Pjbt Es.IV/Gol.III dan Tk.F utk PNS Gol.II & I oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas nan bersangkutan.

12 Oktober

Semenjak:

Aditya Nugraha (Bengkulu)

Soal:

Kpd. Yth Pengorganisasi Forum Cak bertanya Jawab Ditjen Kekayaan. Sewaktu ke topik pertanyaan, jika Bendahara memberikan ADK (hipotetis dimensi database :TP0240326515309.011) minus mengasihkan format back up (…….bck),bagaimana kami mendidik ADK tersebut?bagaimana kali memperlakukan ADK tersebut?apakah kami perlu meminta dimensi back up? terima kasih atas jawabannya

Jawaban:

Untuk UAPPA-W/UAPPB-W atau SAPPA-E1/SAPPB-E1 sebenarnya sebagai kompilator data-data satker nan ada di wilayahnya. ADK yang diberikan (TP0240326515309.011) yaitu data pengapalan dari satker TP untuk bulan September. Pada aplikasi SAPPA-W/SAPPB-W maupun SAPPA-E1/SAPPB-E1 hanya mengamalkan proses penerimaan data saja. Apabila cak semau kesalahan data, maka diinformasikan sreg satkernya buat dilakukan proses perombakan data.

(2530) Tera dan Normor Rekening SPMKP

Berpokok:

bubuk usamah (DJP)

Tanya:

kami akan menganjurkan SPMKP NIHIL sehingga lain terserah pengembalian nan harus ditransfer, apakah Nama Bank dan Nomor Rekening Terlazim Pajak mesti dicantumkan

Jawaban:

SE-14/PB/2011 Huruf E angka II point d)Dalam kejadian terdapat SPM-KP nan seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan dengan utang pajak melalui potongan SPM-KP sehingga SPM-KP bernilai nol euro, KPPN tetap menerbitkan SP2D bernilai kosong rupiah bakal rekening terlazim pajak dengan kode Bank Operasional I dan memperalat surat isian nan cak semau begitu juga penerbitan SP2D isi lainnya serta tidak digolongkan sebagai SP2D hampa (tetap menggunakan kode 2 giro bank)

13 Oktober

(2532) Revisi POK Tahun Perhitungan 2011

Berusul:

Sultani Ahmad (Sekretariat Daerah Kab. Wajo)

Pertanyaan:

Bagaimana mandu merevisi POK dan segala apa saja kepadaan yang dilampirkan. dan adegan nan akan direvisi pada belanja Akun 52, Peroleh hadiah atas penjelasannya.

Jawaban:

Revisi POK pada prinsipnya merupakan pergeseran anggaran yang menjadi wewenang KPA dan tidak mengakibatkan perubahan DIPA. KPA mencadangkan surat permintaan validasi revisi POK disertai dgn ADK RKA-KL DIPA ke Kantor Pusat DJPBN/Kanwil DJPBN bakal divalidasi. Kantor pusat DJPBN/Kanwil DJPBN memajukan surat manifesto hasil validasi POK kepada KPA dan KPPN yang menyatakan bahwa revisi POK tsb telah sesuai dengan kewenangan KPA dan sederum menjadi dasar asal buat KPPN untuk mengupdate database RKA-KL di KPPN.

(2533) Sewa tanaman hias

Semenjak:

Fenty Agustina Sagala (Kanwil DJP Jawa Barat II/Jl. Ahmad Yani no 5)

Cak bertanya:

Yth helpdesk….saya mau tanya,periode 2012 satker kami berniat untuk sewa pohon hias dan akuarium beserta saranan prasarananya,yang mau kami tanyakan bisa tidak itu di lakukan,semisalnya bisa dimasukan ke Akun berapa ya pak,trimakasih sebelumnya..

Jawaban:

Mohon lepas informasi nan uri sampaikan tidak lengkap tercalit pendayagunaan tanaman hias dan palung ikan. Internal hal kedua barang tersebut hanya digunakan cak bagi penghias pron bila pelaksanaan kegiatan yang sifatnya ad hoc maka dapat dibebankan ke dalam akun 521219

14 Oktober

(2534) Lampiran Kontrak atau harus revisi anggaran

Semenjak:

Nali Triafairuzzi (Pengaddilan Agama Wates)

Pertanyaan:

Kontrak Pembangunan Gedung 1.328.500.000 berak lelang 14 jt Administrasi Bestelan 60 jt diakhir pelaksanaan diperkirakan akan hajat 35 jt. Pekerjaan Pembangunan Gedung Tahap Pertama (bukan multi years) bolehkah cirit lelang dan AP (35 jt) di adendum menjadi Pembangunan Jembatan Ikut lokasi karena jembatan itu sangat diperlukan bakal pembangunan tahap kedua, ataukah harus memperbaiki DIPA dengan mem- buat karier terpisah dari pekerjaan awal?2

Jawaban:

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 49/PMK.02/2011 adapun Manajemen Cara Revisi Taksiran Tahun Runding 2011 disebutkan bahwa : Pergeseran rincian perincian belanja antarkegiatan dalam satu acara sepanjang pergeseran tsb ialah hasil optimalisasi dapat dilakukan dengan predestinasi sbb: a.Hasil Optimalisasi saja bisa digunakan pada tahun anggaran 2012 laksana inisiatif baru; atau b.bisa digunakan puas tahun anggaran yang sama bagi kegiatan lain yang bersifat prioritas, meminggirkan, kedaruratan atau nan lain dapat ditunda setelah mendapat habuan persetujuan Menteri Keuangan.

(2535) Pengoperasian BKU

Dari:

Apif Amullah (MTsN Sukaraja)

Tanya:

ass. bapakk yang kami hormati,, minta tutorial maupun prosedur cara pengoperasian BKU yang hijau,,kirimin donk

Jawaban:

Cara operasionalisasi BKU tetap mengacu PER-47/PB/2009 dan belum terserah perubahan. Silahkan hubungi KPPN terkait cak bagi lebih jelasnya.

(2536) honorarium narasumber seminar atau workshop dari landasan praktisi

Dari:

Tamam Khaulani (jl. purnawarman no.99 kebayoran baru jakarta selatan)

Pertanyaan:

Yt, skuat hepdesk mal terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan seminar/workshop, kami mau meminta akan halnya tarif narasumber berusul halangan praktisi/pakar, apakah cak semau tarif solo atau mengajuk harga pasar?apabila mengikuti harga pasar, syarat/dokumen barang apa semata-mata yang harus kami siapkan?terima anugerah

Jawaban:

Tarif narasumber yang berperan diatur dalam PMK Nomor 100/PMK.02/2010 mengenai Standar Biaya Tahun Kalkulasi 2011.

(2537) jl. purnawarman no.99 kebayoran baru jakarta selatan

Dari:

Tamam Khaulani (jl. purnawarman no.99 kebayoran bau kencur jakarta selatan)

Soal:

Yt, cak regu hepdesk perbendaharaan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan seminar/workshop, kami kepingin menanyakan tentang tarif narasumber berpokok kalangan pekerja/pakar, apakah cak semau tarif khusus maupun mengikuti harga pasar?apabila mengikuti harga pasar, syarat/tembusan apa saja nan harus kami siapkan?songsong belas kasih

Jawaban:

Tarif narasumber yang berlaku diatur dalam PMK Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Masa Anggaran 2011.

15 Oktober

(2538) Kementerian Kesegaran

Dari:

Dean (Kementerian Kesehatan)

Pertanyaan:

Mau Pertanyaan jadual PPAKP tanggal 23 Okt-13 Nov 2011 mengenai Lokasi/Tempat penyelenggaraan, karena di website perbendaharaan.go.id belum diinput.

Jawaban:

Mohon ditunggu, detik ini sedang dalam proses upload

17 Oktober

(2539) Honor Jasa Profesi & Uang Buletin/Lumpsum

Dari:

Herman.S (Itjen Kemenakertrans)

Pertanyaan:

Mohon penjelasan ; PNS nan mengerjakan perjalanan dinas sebagai nara sumber bila akomodasi dan konsumsi tdk ditanggung oleh pereka cipta bimtek/sosialisasi apakah Nara Sumber tersebut boleh menerima uang buku harian/lumpsum dan honor jasa profesi secara munjung ? Demikian mohon penjelasan sesuai kadar SBU musim 2011.

Jawaban:

PNS nan melakukan perjalanan dinas sebagai Narasumber, bila kemudahan dan konsumsi tidak dibayarkan oleh penyelenggara maka persen harian/lumpsum boleh dibayarkan penuh (sesuai grafik SBU).

(2540) Jalan ABdul Muis tj. hulu

Dari:

hendrik (Jalan ABdul Muis tj. hulu)

Pertanyaan:

Apakah honorarium panitia kegiatan diluar kantor dibayar dan dilaksanakan dihotel dalam ii kabupaten dan panitia dibayarkan lagi tranport lokal dihitung selama hari pelaksanaan !  Pertanyaan : apakah panitia kegiatan setelaha dibayarkan honor dan dibyarkan lagi transport domestik dikalikan hari pelaksanaan itu diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan. Terimakasih.

Jawaban:

Honor panitia dibayarkan sesuai besarnya honor nan diatur dalam SBU, sedangkan transport domestik hanya dibayarkan suatu mana tahu perjalanan (bukan sejumlah hari pelaksanaan).

(2541) Uang lelah harian perjalanan dinas

Dari:

ariraya (Cepu)

Pertanyaan:

Yth. Yim Helpdesk sesuai SBU tahun 2011.. Bilamanakah penggunaan uang lelah jurnal perjalanan kantor internal negeri dan peristiwa sebagaimana apakah penggunanaan uang jasa harian pakt fullboard/fullday? Terimakasih

Jawaban:

Ketengan biaya paket Full Board disediakan untuk kelongsong kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan inap/menginap. Suku cadang paket mencakup minuman selamat hinggap, akomodasi 1 lilin lebah, bersantap (3 kali), rehat kopi dan kudapan (2 barangkali), ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, mimbar, flip chart, white board, duaja sound system, mikropon, alat catat, air mineral, dan permen).

Satuan biaya selongsong Full Day disediakan lakukan kegiatan rapat/pertemuan nan dilakukan di luar kantor paling kecil 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen sampul mencaplok minuman selamat nomplok, makan 2 kali (siang dan malam), rehat kopi dan kudap (2 kali), Ruang pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat catat, air mineral, dan permen).
Untuk kegiatan tsb.diatas uang transport dibayarkan penuh, padahal uang lelah buku harian sesuai tabel SBU.

(2542) Mekanisme Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana Hibah

Dari:

endarto (KPPN Samarinda)

Pertanyaan:

Ada satker menyepakati dana hibah dalam rajah uang dari Pemda. Apakah sudah lalu ada pedoman teknis tentang mekanisme pengelolaannya/pertanggungjawabannya ? Maupun kian spesifik lagi : 1. Uang lelah hibah dimaksud terbiasa disetor habis ke Kas Negara atau langsung dapat dipergunakan ? 2. Perlu dicatat di DIPA Satker atau tidak, bagaimana mekanismenya ? 2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penggunaannya, apakah perlu penerbitan SP2D ? dll Telima kacih, Tim Help Desk…!

Jawaban:

Terima karunia atas pertanyaan nan disampaikan. Saat ini Dit. APK sedang mengekspresikan draft peralihan terkait tata hibah sederum. Namun selama aturan tersebut belum ditetapkan maka dapat bersandar lega PMK Nomor 40/PMK.05/2009 dan PMK Nomor 255/PMK.05/2010. Dalam sifat tersebut dijelaskan bahwa hibah yang masin lidah bersama-sama maka itu satuan kerja dapat digunakan terlebih tinggal. Sahaja kerumahtanggaan proses pelaporannya harus dilakukan revisi DIPA ke Kanwil DJPBN dan dilakukan pengesahan ke KPPN.

(2543) Materi Penyuluh Perbendaharaan

Dari:

Pendeta Saroni (KPPN Parepare)

Pertanyaan:

Harap Materi Instruktur Perbendaharaan diupload dong di website ini

Jawaban:

Sudah dikoordinasikan dengan Subdit Peluasan Profesi dan materi dimaksud bisa diunduh lega ftp1.perbendaharaan.go.id/modul_penyuluh_perbendaharaan/

18 Oktober

(2544) KPU KABUPATEN BARITO Utara

Bermula:

PAHRIZAL (KPU KABUPATEN BARITO Utara)

Pertanyaan:

Kami mengalami kesulitan dalam hal pengembalian belanja TAYL, yang terakhir masih memakai MAP 423919 dan detik kami menyetor pula di bulan ini tidak boleh masuk. lakukan kami mohonkan sambung tangan untuk kode MAP pengembalian belanja TAYL yang plonco, terima anugerah

Jawaban:

Akun 423919 (Penerimaan Pula Belanja Lainnya Waktu Prediksi Yang Lalu) masih digunakan sampai dengan sekarang. Silahkan dilakukan pengecekan ulang di Bank Persepsinya, dagangan kali terjadi kesalahan warta.

19 Oktober

(2545) hasil diklat ppakp managerial 2010

Semenjak:

musuhanaya (stasiun meteorologi buntok-kalteng)

Pertanyaan:

mohon info hasil diklat ppakp managerial tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPBN Kalimantan tengah, (dimana saya mendapatkan informasi tsb?)

Jawaban:

Buat butir-butir dan Sertifikat PPAKP Kelas Manajerial nan diselenggarakan oleh Kanwil DJPBN Kalimantan Tengah bisa menghubungi Kanwil DJPBN Kalimantan Perdua.

(2546) MIN Gelung Kab. Ngawi

Berpangkal:

Hari Widyanto (MIN Gelung Kab. Ngawi)

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Dalam PHLN yang masuk Akun 521219 kami mendapatkan paket pelatihan, dan dalam pelatihan tersebut terletak banyak belanja sperti: biaya pelatih, biaya pembuat materi, biaya transport (siswa, panitia, pelatih/narasumber), sewa palagan, ATK dan konsumsi pendukung kegiatan pelatihan tersebut. Yang saya tanyakan: 1) apakah Akun tersebut boleh menampar semua biaya tersebut? 2) bagaimanakah bentuk SPMnya. kerumahtanggaan SPM apakah jmlh rupiahnya harus sesuai GUP kami? atau SPMnya dibuat TUP? 3) Apakah uraian di SPTB harus sedetail keg tersebut? Mohon petunjuknya,,, Trima kasih.

Jawaban:

Pengeluaran tersebut dapat dibebankan ke dalam akun 521219, tetapi biaya honor narasumber dibebankan ke dalam 522115 (Belanja Jasa Profesi). Padahal apabila kegiatannya dilaksanakan di luar daerah tingkat maka biaya perjalanan dinas asing kota taat harus dibebankan ke dalam 524111 (Belanja Penjelajahan Baku)

Format SPM dan Mekanisme GUP sama dengan yang digunakan seperti konvensional sesuai Masing-masing-66 tahun 2005 dalam kejadian penarikan dana dilakukan berasal Rekening Kas Publik negara. Saja dalam situasi cara penarikan dananya melalui Penyetoran Langsung maka memperalat SPP APD PL, sementara itu apabila kaidah penarikannya Reksus menggunakan SPM Reksus yang berpedoman pada PMK Nomor 151/PMK.05/2011.

Uraian pembayaran kerumahtanggaan SPTB diisi detil kiranya dapat mengklarifikasi pengeluran yang sesungguhnya.

(2548) Prosedur Retur dari Kas Negara

Bermula:

Syamsul Bahri (KPKNL Makassar)

Pertanyaan:

KPKNL menyepakati penyetoran jaras kasus piutang berasal DJKN yang berasal dari bekas. BPPN, dan eks. Bank Dalam Likuidasi.  Prosedur penyetoran pembayaran debiturnya di setor ke rekening BUN pada BI Jakarta nomor rekening 502 000000980 dengan menggunakan MAP 711312. Momen terjadi misinterpretasi, bagaimana prosedur pengembalian/cak kembali uang yang terlanjur disetor tersebut? Kekeliruan karena patih penerima keliru membukukan penerimaan nan hendaknya dari kreditur perbankan (BRI Bulukumba) tapi disetor ke kreditur DJKN lulusan BPPN

Jawaban:

Menunggangi mekanisme pengembalian SPM-PP oleh Kantor besar DJPBN. Baik untuk pengembalian tahun anggaran lalu atau masa anggaran berjalan. Pengelolaan cara permintaan :  1) KPKNL mengajukan permintaan ke KPPN mitra kerja      2) KPPN mitra kerja meneruskannya ke Kantor pusat DJPBN c.q. Dit. PKN.

19 Oktober

(2550) Akun lakukan Biaya Riset

Dari:

Arief Rachman Hakim (Jln Biji pelir Batu No 212 bandung)

Soal:

Yth. Skuat Help Desk, AKUN apa yang seia bakal Biaya Penelitian Dosen alias biaya PKM (Pengabdian Plong Publik) ?

Jawaban:

Pembebanan biaya pengkajian teristiadat dilihat dahulu apakah akan menghasilkan Aset Konsisten dan/atau Aset Lainnya maupun bukan. Biaya penelitian nan menghasilkan Aset Tetap/Kekayaan Lainnya yang berhasil harus dikapitalisasi (sepanjang menetapi biji pendanaan) dan dibebankan intern akun 53XXXX. Apabila penggalian bukan menghasilkan Aset Kukuh/Harta benda Lainnya (hanya menjadi expense) dibebankan dalam akun 521219 maupun 521119.

Biaya PKM internal hal mengandung risiko sosial dibebankan ke internal akun 573119

(2551) KWITANSI BERMATERAI

Dari:

khairunnisa (jl. sagitarius)

Pertanyaan:

Ass.. saya ingin bertanya,suratan lakukan kwitansi yg harus bermaterai itu berapa nominalnya untuk materai 3.000 dan 6.000?

Jawaban:

kuitansi harus diberi materai kerjakan ponten sbb: (a) nilai Rp.250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- diberi materai Rp.3000,- (b) nilai diatas Rp.1.000.000,- diberi materai Rp.6.000,-

(2552) Jln Buah Batu No 212 bandung

Dari:

Arief Rachman Penengah (Jln Biji pelir Batu No 212 bandung)

Tanya:

Yth. Skuat Help Desk, AKUN barang apa nan sekata cak bagi Biaya Penelitian Dosen atau biaya PKM (Pengabdian Pada Mahajana) ?

Jawaban:

Pembebanan biaya penyelidikan perlu dilihat dahulu apakah akan menghasilkan Perbendaharaan Ki ajek dan/atau Khasanah Lainnya atau tidak. Biaya penelitian yang menghasilkan Substansi Ki ajek/Mal Lainnya nan berhasil harus dikapitalisasi (sepanjang memenuhi skor kapitalisasi) dan dibebankan privat akun 53XXXX. Apabila penelitian tidak menghasilkan Perbendaharaan Tetap/Aset Lainnya (hanya menjadi expense) dibebankan dalam akun 521219 ataupun 521119.

Biaya PKM n domestik hal mengandung risiko sosial dibebankan ke dalam akun 573119

(2554) Setoran Pengembalian Belanja

Dari:

Hendra Jaya (Satuan Kerja NVT PJPA Mesuji Sekampung)

Pertanyaan:

Satker kami akan menimpali belanja pengelanaan (5241) yang fungsi bayar, yang ditanyakan : 1. Apakah ada blanko SSPB nan terbaru ? 2. Apakah belanja tersebut lagi ke akun belanja semula dan boleh di belanjakan kembali ?

Jawaban:

Formulir SSPB masih menggunakan ukuran yang sepadan.

Pengembalian belanja yang masih dalam tahun rekapitulasi yang sama akan mengurangi realisasi belanja akun yang bersangkutan, sedangkan apabila lewat perian akan diperlakukan bagaikan pendapatan lain-tidak. Atas setoran pengembalian belanja tidak menyembuhkan pagu sehingga lain bisa dimintakan kembali.

(2556) PPAKP

Dari:

Santi Novitasari (BPS Kota Persinggahan Lampung)

Pertanyaan:

Minta penjelasan tentang Jadwal dan ajang Pelatihan PPAKP Armada 3 Tgl 23 Okt-13 November 2011 untuk negeri Jakarta..??

Jawaban:

Jadwal dan Tempat Pelatihan PPAKP Angkatan 3 Jakarta dilaksanakan di Hotel Wahah Amir Jl. Senen Raya Jakarta.

20 Oktober

(2557) honor ganda

Bersumber:

tatag (sidoarjo)

Soal:

apakah diizinkan seorang panitia penilaian portofolio guru (sertivikasi master) juga berperan sebagai assesor,  bintang sartan mengakuri dua honor?selain itu juga mnerima honor kesekretaritan? apakah suka-suka honor untuk pembesar panitia karena mutakadim menndatangani arsip ?mohon dijelaskan asal hukumnya.trimakasih

Jawaban:

Sepanjang mempunyai output nan berbeda dan dananya dialokasikan dalam DIPA, maka honor sebagai panitia dan honor sebagai assesor dapat dibayarkan tiap-tiap.

(2558) sidoarjo

Dari:

tatag (sidoarjo)

Pertanyaan:

apakah diizinkan seorang panitia penilaian portofolio guru (sertivikasi hawa) sekali lagi berperan sebagai assesor,  bintang sartan menerima dua honor?selain itu pula mnerima honor kesekretaritan? apakah cak semau honor cak bagi bos panitia karena telah menndatangani arsip ?minta dijelaskan dasar hukumnya.trimakasih

Jawaban:

Sepanjang mempunyai output nan berbeda dan dananya dialokasikan dalam DIPA, maka honor sebagai panitia dan honor sebagai assesor dapat dibayarkan per.

(2559) RS.Wahidin Makassar

Dari:

caco malatta (RS.Wahidin Makassar)

Tanya:

yth tim helpdesk aset; harap informasi/petunjuk: seandainya seseorang dari fungsional dan diangkat struktural apa dapat tetap/memilih pembayaran tunjangan fungsionalnya kerumahtanggaan artian konstan dibayarkan yg menguntungkan alias yg dibayarkan sesuai jabatan yg didudukinya mohon wahyu(PP,PMK maupun kalau ada SE dll) di kirimkan ke email saya Terima kasih atas bantuanya ; by pengelolah Gaji RS.Wahidin Makassar

Jawaban:

Berdasarkan Komplemen Peraturan Komandan Tubuh Kepegawaian Negara Nomor 39 Masa 2007 huruf B.4 disebutkan PNS yang menduduki jabatan fungsional yang berdasarkan Peraturan Perundang-invitasi dapat merangkap jabatan sistemis, hanya diberikan 1(satu) tunjangan jabatan yang menguntungkan.

(2560) akun 522149

Semenjak:

lusi oktari (bps kab. lampung timur)

Pertanyaan:

pelawatan sensor ke kecamatan apakah dibebankan ke akun 522149

Jawaban:

Dalam keadaan perjalanan masih n domestik kota yang sepadan (lain memenuhi barometer perjalanan dinas sesuai dengan PMK Nomor 45/PMK.05/2007 maka menunggangi akun 521219 (Belanja Non Operasional Lainnya).

(2561) KPPN Jakarta I

Dari:

Edi Y P (KPPN Jakarta I)

Pertanyaan:

Hasil validasi II untuk kesesuaian BA Es dengan akun khusus 423222 (Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi) masih terbaca referensi kode BA ESI 022 (Kementerian Perhubungan). Akun tersebut untuk saat ini disetorkan dengan kode BA 059 (Kemenkominfo) sehingga terdapat ketidak sesuaian kode wacana. Harap agar terwalak update teks (BA Es1) akun distingtif 423222 tersebut. terima rahmat

Jawaban:

Akan dikomunikasikan lebih lagi lampau ke DAPK, terima kasih atas masukannya

(2562) Kayu Agung-Sumsel

Berasal:

Deri (Kayu Agung-Sumsel)

Pertanyaan:

Kami kesulitan untuk menggunakan ain anggaran 521119 itu bisa digunakan cak bagi segala apa-apa sekadar, mohon petunjuk yang detail jikalau terbiasa disertai sempurna, terimakasih atas bantuannya

Jawaban:

Sepanjang kegiatan tersebut merupakan kegiatan operasional di instansi Saudara doang tak dapat dibebankan dalam akun 521111, 521112, 521113, 521114, 521115. Seumpama contoh adalah pengeluaran kegiatan rapat baik ATK, konsumsi, transpor lokal dapat dibebankan dalam akun tersebut.